Makna Pembukaan UUD 1945 yang Harus Kamu Ketahui Sekarang

Wartapoin.com – Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945) merupakan bagian awal dari UUD 1945 yang memuat dasar filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis berdirinya Negara Indonesia.

Makna Pembukaan UUD 1945 sangatlah penting karena menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Isi dan Makna Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea yang masing-masing memiliki makna penting:

1. Alinea Pertama:
   Mengandung pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia yang merupakan hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2. Alinea Kedua:
   Menyatakan tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Alinea Ketiga:
   Menguraikan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
4. Alinea Keempat:
   Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Fungsi dan Pentingnya Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

• Sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia.
• Sebagai dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.
• Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara.
• Sebagai penguat legitimasi negara.
• Sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Makna Pembukaan UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945) memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis berdirinya Negara Indonesia. Berikut adalah 7 aspek kunci dari makna Pembukaan UUD 1945:

• Dasar Negara: Pancasila
• Tujuan Negara: Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
• Bentuk Negara: Republik
• Sistem Pemerintahan: Demokrasi
• Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
• Hak Asasi Manusia: Dilindungi dan dihormati.
• Kewajiban Warga Negara: Berbakti kepada negara dan bangsa.

Ketujuh aspek kunci tersebut saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan bagi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan kedaulatan rakyat. Hak asasi manusia dan kewajiban warga negara merupakan konsekuensi logis dari kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan makna Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan landasan filosofis dan ideologis bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

• Ketuhanan Yang Maha Esa
  Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.
• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
  Sila kedua Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Hal ini sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.
• Persatuan Indonesia
  Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah “negara kesatuan yang berbentuk republik”.
• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
  Sila keempat Pancasila menganut sistem demokrasi dengan mengedepankan musyawarah dan perwakilan. Hal ini sejalan dengan bentuk negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “republik” yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
  Sila kelima Pancasila bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk makna Pembukaan UUD 1945. Pancasila menjadi landasan bagi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Tujuan Negara

Tujuan negara tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna Pembukaan UUD 1945. Tujuan negara ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berikut adalah penjelasan keterkaitan antara tujuan negara dengan makna Pembukaan UUD 1945:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
   Tujuan negara ini sejalan dengan alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dengan demikian, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia menjadi perwujudan dari cita-cita kemerdekaan Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum
   Tujuan negara ini sejalan dengan alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh negara Indonesia.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
   Tujuan negara ini sejalan dengan alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sangat penting untuk kemajuan Indonesia.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia
   Tujuan negara ini sejalan dengan alinea kedua Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Dengan demikian, tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia menjadi sangat penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas global.

Dengan demikian, tujuan negara “Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna Pembukaan UUD 1945.

Tujuan negara ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Bentuk Negara

Bentuk negara republik merupakan salah satu komponen penting dalam makna Pembukaan UUD 1945. Republik adalah bentuk negara dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem perwakilan.

Pemilihan bentuk negara republik oleh Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan makna Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam hal kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Prinsip ini sejalan dengan bentuk negara republik yang menganut sistem pemerintahan dimana rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan negara.

Melalui sistem perwakilan ini, rakyat dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan ikut menentukan arah perjalanan bangsa.

Selain kedaulatan rakyat, bentuk negara republik juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi oleh Indonesia.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.

Bentuk negara republik memungkinkan terwujudnya demokrasi karena kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang dipilih secara demokratis.

Dengan demikian, bentuk negara republik memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan makna Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam hal kedaulatan rakyat dan demokrasi.

Bentuk negara republik menjadi perwujudan dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang berdaulat, demokratis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan demokrasi memiliki kaitan yang erat dengan makna Pembukaan UUD 1945. Hal ini karena demokrasi merupakan salah satu nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

• Kedaulatan Rakyat
  Demokrasi menganut prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
• Hak Asasi Manusia
  Demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang sama. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah hak segala bangsa” dan “menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
• Pemilu yang Adil dan Bebas
  Demokrasi dilaksanakan melalui pemilu yang adil dan bebas, di mana rakyat dapat memilih wakil-wakilnya secara langsung. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dan “memajukan kesejahteraan umum”.
• Akuntabilitas Pemerintah
  Dalam demokrasi, pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dengan demikian, sistem pemerintahan demokrasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan makna Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi merupakan perwujudan dari nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pemilu yang adil dan bebas, serta akuntabilitas pemerintah.

Kedaulatan Rakyat

Dalam Pembukaan UUD 1945, kedaulatan rakyat merupakan salah satu prinsip dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Prinsip ini tercermin dalam kalimat “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Kedaulatan rakyat memiliki makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mengatur negara melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu).

Dengan demikian, pemerintah dan penyelenggara negara lainnya hanyalah mandat dari rakyat dan wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak rakyat.

Prinsip kedaulatan rakyat sangat penting dalam sebuah negara demokrasi, karena memberikan legitimasi dan akuntabilitas kepada pemerintah. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan menjalankan tugasnya dengan baik.

Hak Asasi Manusia

Dalam Pembukaan UUD 1945, pengakuan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu prinsip dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia. Prinsip ini tercermin dalam kalimat “menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia”.

• Pengakuan terhadap Martabat Manusia
  HAM mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai yang sama, tanpa memandang ras, suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Pengakuan ini menjadi dasar bagi perlindungan HAM dan kebebasan dasar manusia.
• Perlindungan terhadap Hak-hak Individu
  HAM melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara atau pihak lainnya. Hak-hak individu ini mencakup hak atas hidup, kebebasan, keamanan, dan keadilan.
• Kewajiban Negara
  Negara memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM warganya. Kewajiban ini mencakup penyediaan layanan dasar, penegakan hukum, dan mekanisme pengaduan.
• Pembatasan yang Diperbolehkan
  Meskipun HAM dilindungi, namun ada beberapa pembatasan yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Pembatasan ini harus ditetapkan secara jelas dalam undang-undang dan tidak boleh sewenang-wenang.

Dengan demikian, pengakuan dan penghormatan terhadap HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna Pembukaan UUD 1945. HAM menjadi dasar bagi perlindungan individu, kewajiban negara, dan pembatasan yang diperbolehkan.

Perlindungan dan penghormatan terhadap HAM sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera.

Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara untuk berbakti kepada negara dan bangsa merupakan salah satu prinsip dasar yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan negara dan bangsanya.

• Membela Negara
  Salah satu bentuk pengabdian warga negara adalah membela negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembelaan negara dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti bergabung dengan angkatan bersenjata, berpartisipasi dalam bela negara, atau mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara.
• Membayar Pajak
  Kewajiban warga negara juga meliputi pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Dengan membayar pajak, warga negara berkontribusi langsung pada kemajuan dan kesejahteraan negaranya.
• Menaati Hukum dan Peraturan
  Setiap warga negara wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan menaati hukum, warga negara menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum juga merupakan bentuk pengakuan terhadap otoritas negara dan supremasi hukum.
• Ikut Serta dalam Pembangunan
  Warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pembangunan negara. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti bekerja, berwirausaha, atau terlibat dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Dengan berpartisipasi dalam pembangunan, warga negara berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Dengan demikian, kewajiban warga negara untuk berbakti kepada negara dan bangsa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari makna Pembukaan UUD 1945.

Kewajiban ini mencerminkan kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pertanyaan Umum tentang Makna Pembukaan UUD 1945

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan mengenai makna Pembukaan UUD 1945 beserta jawabannya:

Pertanyaan 1: Apa makna penting Pembukaan UUD 1945?

Jawaban: Pembukaan UUD 1945 memiliki makna yang sangat penting karena menjadi dasar filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis berdirinya Negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertanyaan 2: Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945?

Jawaban: Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Pertanyaan 3: Bagaimana Pembukaan UUD 1945 mengatur bentuk negara Indonesia?

Jawaban: Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Pertanyaan 4: Apa tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945?

Jawaban: Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pertanyaan 5: Bagaimana Pembukaan UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat?

Jawaban: Dalam Pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pertanyaan 6: Apa kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara?

Jawaban: Kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara adalah berbakti kepada negara dan bangsa, membela negara, membayar pajak, menaati hukum dan peraturan, serta ikut serta dalam pembangunan.

Kesimpulan

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian penting dari konstitusi Indonesia yang memuat nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Memahami makna Pembukaan UUD 1945 sangat penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tips Memahami Makna Pembukaan UUD 1945

Untuk memahami makna Pembukaan UUD 1945 secara mendalam, terdapat beberapa tips yang dapat diterapkan:

Tip 1: Baca dan Pelajari Teks Pembukaan dengan Seksama
Langkah pertama yang penting adalah membaca dan mempelajari teks Pembukaan UUD 1945 dengan saksama. Perhatikan setiap kata dan frasa yang digunakan, serta pahami maknanya dalam konteks keseluruhan.

Tip 2: Ketahui Latar Belakang Sejarah Pembukaan UUD 1945
Memahami latar belakang sejarah Pembukaan UUD 1945 sangat membantu dalam menginterpretasikan maknanya. Pelajari peristiwa-peristiwa penting yang terjadi saat penyusunan Pembukaan, seperti perjuangan kemerdekaan dan kondisi sosial-politik saat itu.

Tip 3: Pahami Nilai-Nilai Dasar yang Terkandung
Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pastikan untuk memahami makna dan implikasi dari nilai-nilai ini bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tip 4: Kaitkan dengan Tujuan dan Cita-Cita Bangsa
Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi dasar bagi pemahaman makna Pembukaan. Hubungkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Pembukaan dengan tujuan dan cita-cita tersebut.

Tip 5: Diskusikan dengan Orang Lain
Diskusikan pemahaman Anda tentang makna Pembukaan UUD 1945 dengan orang lain, seperti teman, guru, atau ahli hukum tata negara. Bertukar pikiran dan perspektif yang berbeda akan memperkaya pemahaman Anda.

Tip 6: Terapkan dalam Kehidupan Sehari-Hari
Makna Pembukaan UUD 1945 tidak hanya untuk dihafal atau dipahami secara teoretis. Terapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai warga negara yang bertanggung jawab maupun dalam hubungan sosial dengan sesama.

Dengan mengikuti tips ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang makna Pembukaan UUD 1945. Memahami makna Pembukaan merupakan kunci untuk menjadi warga negara yang sadar hukum, berjiwa nasionalis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kesimpulan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pembukaan UUD 1945) merupakan bagian penting dan mendasar dari konstitusi Indonesia. Makna Pembukaan UUD 1945 sangat luas dan mendalam, memuat nilai-nilai dasar, tujuan negara, bentuk pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara.

Memahami makna Pembukaan UUD 1945 sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Selain itu, pemahaman tentang makna Pembukaan UUD 1945 juga menjadi pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.